Konservatif esoterisme memberikan penekanan yang kuat pada peranan tradisi sebagai sumber kebijaksanaan yang memberikan inspirasi tatanan dan pranata sosial yang ada. Ini karena tradisi merupakan akumulasi pengalaman yang secara praksis telah terbukti berguna bagi masyarakat sepanjang sejarah.
Kemajuan yang mengabaikan nilai-nilai budaya luhur masyarakat itu sendiri hanya akan melahirkan keterasingan bagi individu yang ada di dalamnya. Sistem nilai ini memberikan legitimasi pada upaya-upaya preservasi nilai-nilai tradisional dan mendorong munculnya perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
Hirarki sosial dipandang sebagai produk natural dari proses historis sebuah masyarakat. Hal ini muncul dari kebutuhan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan menjamin agar individu tidak saling merugikan satu sama lain. Kompetisi memperebutkan otoritas secara evolusioner menciptakan norma dan kebajikan yang melegitimasi status individu dalam hirarki sosial. Dalam hal ini, tidak hanya ada kewajiban dari rakyat untuk secara suka rela patuh pada pemimpinnya, tapi juga ada konsep kebajikan dan kebijaksaan yang melekat pada figur seorang pemimpin. Relasi rakyat dan pemimpin yang tidak bersifat kontraktual dan penekanan pada nilai penting solidaritas kelompok membuat negara dipahami sebagai institusi komunal yang tidak hanya mempunyai kualitas organis tapi juga mempunyai dimensi spritualitas. Sistem nilai memberikan fondasi moral bagi otoritarianisme negara.
Sistem nilai koservatif esoteris mempunyai karakteristik yang dekat dengan ideologi nasionalisme tradisional, yakni varian nasionalisme yang memandang bangsa sebagai entitas kultural atas dasar kesamaan bahasa, mitos, adat istiadat maupun sejarah yang sama. Ideologi ini memahami bangsa sebagai komunitas organik yang secara natural hirarkis. Konservatif esoteris juga memiliki karakteristik yang dekat dengan ideologi sosialisme nasional, yang menyokong penuh pelaksanaan program-program sosial oleh negara, industri nasional dan intervensi negara pada sektor industri.
Sistem nilai ini merupakan bentuk ekstrim dari sistem nilai konservatif esoteris. Seperti halnya varian konservatif lainnya, sistem nilai ini melihat masyarakat seperti halnya organisme hidup, tersusun atas elemen-elemen lokal yang saling interdependen satu sama lain. Semua elemen tumbuh secara organis sesuai dengan tradisinya masing-masing namun tetap tidak saling terpisah satu dengan lainnya.
Berbeda dengan varian konservatif lainnya, sistem nilai ini mempunyai tendensi nostalgia yang kuat pada bentuk masyarakat pedesaan masa lampau dengan struktur sosial yang feodal. Pergaulan hidup yang sederhana, religius dengan sentimen komunal yang kuat adalah karakeristik kehidupan yang dicita-citakan. Model masyarakat yang ideal ini berhadapan secara diametral dengan kehidupan moderen. Tidak mengherankan jika sistem nilai ini akan cenderung menolak modernisasi. Modernisasi yang beriringan dengan upaya mekanisasi dan rasionalisasi semua aspek kehidupan dipandang tidak manusiawi karena membuat individu menjadi teralienasi kehidupan sosialnya sekaligus menghancurkan bentuk-bentuk komunalitas yang muncul secara organis di masyarakat.
Sistem nilai ini mempunyai karakteristik yang dekat dengan ideologi nasionalisme integral, yakni varian nasionalisme yang agresif, imperialistik dan militeristik. Dalam pandangan ideologi ini, dunia secara natural terbagi atas bangsa-bangsa yang mana oleh sejarah dan takdirnya masing-masing ditempatkan pada posisi yang tidak setara satu sama lain. Ketika konsep superioritas bangsa muncul dan disertai tendensi rasial yang kuat, maka ideologi ini membuka jalan bagi munculnya fasisme. Sistem nilai konservatif esoteris ekstrim juga mempunyai karakteristik yang dekat dengan feodalisme dan monarkisme.
Konservatif esoteris moderat adalah bentuk moderat dari sistem nilai konservatif esoteris. Kuadran nilai ini merupakan bentuk adaptasi cara pandang konservatif terhadap nilai-nilai yang menjadi landasan dari cara pandang progresif. Ciri utamanya adalah penerimaan terhadap prinsip kebebasan dan kesetaraan antar individu sebagai fondasi dalam interaksi sosial. Meskipun secara natural setiap orang berbeda satu sama lain, tidak ada justifikasi moral untuk memperlakukan atau menempatkan setiap orang dalam posisi yang tidak sejajar.
Dalam soal keyakinan keagamaan, prinsip penghargaan terhadap keberagaman pemahaman menjadi pengikat dari semangat untuk hidup bersama dalam bingkai kenegaraan. Namun individu dalam sistem nilai ini juga secara implisit masih menjaga tradisinya. Nilai moral dan norma dalam masyarakat tetap dipelihara dan dihormati sambil terus berupaya dikontekstualisasikan dengan perubahan zaman. Dalam hal ini, inovasi dan pembaharuan terhadap tradisi terus dilakukan dengan tujuan agar nilai-nilai dari tradisi tetap terpelihara.
Dalam sistem nilai ini, negara tidak dipandang sebagai institusi yang mengancam kebabasan individu. Intervensi pemerintah melalui aturan-aturan yang membatasi kebebasan individu diterima dalam kerangka tanggung jawab negara untuk meningkatkan kesejahteraan, menjamin keadilan bagi setiap individu. Sistem nilai ini memberikan legitimasi moral pada paternalisme negara. Hal ini berbeda dengan sistem nilai konservatif esoteris ekstrim yang memberikan legitimasi moral pada otoritarianisme negara.
Karakteristik dari sistem nilai ini dimiliki oleh masyarakat yang memiliki kultur paternalistik yang kuat. Oleh karena itu, dalam konteks ideologi, sistem nilai ini cenderung dekat pada ideologi republikanisme sosial. Yakni, ideologi republikanisme dalam masyarakat yang paternalistik. Disebut republikan karena secara tegas menerima model negara kesatuan dan prinsip-prinsip demokrasi.
Sistem nilai ini memandang kehidupan sosial politik harus mengacu kepada nilai-nilai religiusitas. Namun demikian, upaya untuk mewujudkan hal ini dilakukan dalam kerangka proses politik yang konstitusional. Sistem demokrasi modern dan tata kenegaraan yang sekular bukan merupakan persoalan selama aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakat tidak bertentangan aturan keagamaan. Hal ini merupakan pilihan yang rasional terutama dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia.
Untuk konteks gerakan Islam di Indonesia misalnya, perjuangan memasukan Piagam Jakarta ke dalam konstitusi adalah jalan kompromis antara cita-cita dan realitas obyektif dari situasi politik yang ada.
Konservatif Etis ekstrim merupakan varian konservatif yang secara tegas menolak pemisahan agama dari kehidupan kenegaraan. Sistem nilai ini juga menolak konsep negara bangsa dan bentuk ketatanegaraan yang sekular. Lebih dari itu, cita-cita adanya pemerintahan dunia berdasar pada ajaran agama terntu menjadi alternatifnya. Agama bertujuan untuk kemaslahatan seluruh umat manusia yang oleh karena itu tidak bisa dibatasi oleh konsep wilayah dalam negara moderen.
Individu dalam sistem nilai ini memiliki tendensi yang kuat untuk menghadirkan kembali masa-masa keemasan suatu agama di masa lalu ke masa kini. Namun sistem nilai ini sendiri bukanlah produk dari masa lalu melainkan salah satu artefak dari kehidupan moderen yang ditentangnya. Individu dalam sistem nilai ini merespon kondisi sosio kultural saat ini melalui upaya menghadirkan kembali masa lalu. Responya tidak selalu dalam bentuk politik, beberaoa diantaranya melalui gerakan kultural atas nama persaudaraan Islam.
Dalam Islam, misalnya, sistem nilai ini memberi legitimasi moral pada gerakan fundamentalisme yang bercita-cita mendirikan satu pemerintahan dunia berdasarkan sistem kekhalifan. Konsep persaudaraan Islam dunia ini juga tidak selamanya berbentuk gerakan politik. Beberapa variannya muncul dalam model gerakan kultural yang tidak berupaya memperjuangkan bentuk pemerintahan yang sesuai dengan tuntanan ajaran agama.
Sistem nilai ini merupakan bentuk moderat konservatis etis. Ciri utamanya adalah penggunaan rasionalisme dan keterbukaan pada gagasan-gagasan baru dalam mengembangkan konsep-konsep keagamaan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan modernisasi mendorong upaya menafsirkan kembali aturan-aturan agama yang dianggap sudah tidak sesuai lagi, terutama yang berkaitan dengan permasalahan sosial.
Sistem nilai ini dapat dikatakan muncul dari perpaduan sekaligus hasil tranformasi dari dua aliran besar Islam di Indonesia yang telah ada sebelumnya. Islam modernis telah menerima negara kesatuan berdasarkan hukum sebagai bentuk kenegaraan yang paling pas untuk kondisi Indonesia yang plural, sementara kelompok tradisional semakin terbuka dan mengakuisisi gagasan baru untuk pembaharuan tradisinya.
Salah satu karakteristik dasar dari sistem nilai ini adalah penghargaan pada keberagaman keyakinan. Sistem nilai ini cenderung mendorong sekularisasi kehidupan politik melalui pemisahan agama dari negara. Agama merupakan wilayah pribadi dan keyakinan individu yang tidak terkait dengan negara yang mengurusi persoalan publik.
Sistem nilai Progresif esoteris melihat bahwa kemajuan atas dasar nilai-nilai kebebasan dan persamaan antar individu tidak sertamerta bisa wujudkan masyarakat yang dicita-citakan. Potensi dan kemampuan individu yang berbeda satu sama lain membuat pengutamaan kebebasan untuk pengejaran kepentingan pribadi justru munculkan kesenjangan dan kelas sosial dalam masyarakat. Kesenjangan ini pada gilirannya kemudian meniadakan persamaan politik dan kebebasan individu yang menjadi dasar dari semangat progresifitas itu sendiri.
Sistem nilai progresif esoterisme melihat bahwa soal kesenjangan merupakan problem utama yang harus diselesaikan. Di sini, negara menjadi aktor yang sentral, bukan hanya untuk mencegah terjadi eksploitasi dan perampasan hak antar individu. Tapi lebih jauh negara menjadi instrumen yang mengabdi untuk kepentingan seluruh rakyatnya. Namun tidak berarti bahwa hal ini menjadi justifikasi moral untuk menghilangkan sama sekali kebebasan individual melalui pemusatan kekuasaan secara mutlak kepada negara.
Negara adalah alat yang bekerja dalam batas-batas yang diijinkan oleh konstitusi. Dengan kata lain, peran negara dijalankan dalam prosedur yang demokratis. Konstitusi menjamin kebebasan positif individu dalam arti kesamaan hak untuk mengembangkan diri dan ikut berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Namun negara juga berkewajiban untuk secara aktif melakukan upaya pemerataan kesejahteraan dan penguasaan aspek-aspek yang vital bagi kehidupan sosial ekonomi rakyatnya.
Sistem nilai ini mempunyai kecenderungan kepada ideologi yang berada di antara visi kolektif dari sosialisme dan visi demokrasi dari ideologi sosial demokrasi (democratic socialism). Salah satu karakteristiknya adalah cenderung dekat ke ideologi pembebasan nasional (national liberation), yaitu varian nasionalisme yang menjadi landasan gerakan perlawanan terhadap penjajahan dan penindasan. Ideologi ini memberikan penekanan pada prinsip kedaulatan negara-bangsa, pemerintahan yang konstitusional, demokrasi serta penghormatan kepada hak individu.
Sistem nilai ini merupakan varian ekstrim dari sistem nilai progresif esoteris. Karakteristik utamanya adalalah penekanan yang kuat pada konsep kesetaraan dan kolektivitas individu dalam masyarakat. Di dalam masyarkat, individu akan saling membutuhkan dan oleh karena itu butuh saling bekerja sama untuk kepentingannya sendiri.
Sistem nilai menganggap bahwa apapun yang menjadi produk hasil kerja sama antar individu merupakan produk sosial yang dimiliki bersama dan setiap orang yang terlibat berhak atas pembagian yang sama. Oleh karena itu, distribusi kekayaan berserta semua sumber-sumber ekonomi adalah jalan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan.
Visi masyarakat idealnya adalah suatu tatanan masyarakat yang sejahtera atas dasar kemerdekaan rakyat dari segala hambatan yang diakibatkan oleh ketidakmerataan distribusi sumber daya ekonomi. Dalam hal ini, solidaritas dan tumbuhnya semangat kerjasama dalam masyarakat menjadi hal yang vital untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Namun berbeda dengan konsep solidaritas dalam perspektif konservatif, solidaritas dalam sistem nilai adalah kolektivitas antar individu yang bebas atas dasar kesetaraan hubungan kekuasaan. Kesenjangan apapun bentuknya merupakan sumber dari permasalahan.
Kerja sama dan solidaritas sosial akan dapat dimunculkan dengan adanya kekuasaan negara yang kuat. Sistem nilai ini memberikan legitimasi moral pada kekuasaan negara untuk mewujudkan model ideal masyarakat yang dicita-citakan. Pemerintah bertindak aktif melakukan perencanaan dan pengaturan kehidupan sosial ekonomi dan politik, menyesuaikan produksi sesuai kebutuhan masyarakat, membagi pekerjaan untuk diselesaikan oleh semua yang mampu bekerja dan mengatur distribusi dan alokasi sumber daya untuk menjamin terwujudnya kesetaraan dan terpenuhinya hak kesejahteraan rakyat
Sistem nilai ini mempunyai kecenderungan pada ideologi Marxisme/Leninisme . Ideologi ini memberikan penekanan yang kuat pada konsep kesetaraan antar individu dan kolektivitas masyarakat. Namun kolektivitas di sini tidak selalu berarti membutuhkan peran negara yang kuat. Dari sisi penekanan pada kesetaraan, varian ekstrim dari sosialisme yang mungkin muncul adalah sosialisme pluralis dalam bentuk sindikalisme maupun konsiliar sosialisme. Saat ini, variannya bisa berbentuk ideologi aktivisme yang fokus pada isu-isu seperti pemanasan global, hak asasi, kemiskinan dll. Kesamaannya adalah sama-sama menolak bentuk pemerintahan yang terlalu sentralistik. Sementara dari sisi kolektivitas, varian ekstrim yang mungkin adalah komunisme internasional.
Seperti halnya dengan varian progresif esoteris lainnya, prinsip kesetaraan antar individu menjadi penekanan dalam sistem nilai. Namun prinsip kesetaraan ini bukan lagi sebagai tujuan melainkan suatu kondisi awal yang setara dimana setiap individu mampu mencukupi kebutuhan dasarnya. Tanpa adanya jaminan pendidikan, kesehatan dan standar kesejahteraan minimum mustahil individu dapat mengembangkan potensi dirinya untuk mencapai level kesejahteraan yang lebih baik.
Sementara itu, konsep kebebasan pun dipahami sebagai kemerdekaan individu untuk memaksimasi pilihan dan kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya. Dengan kata lain, dari perspektif progresif esoteris moderat, prinsip kebebasan dan kesetaraan antar individu bukan merupakan dua konsep yang saling bertentangan satu sama lain. Dalam sistem nilai ini, negara tetap memegang peranan penting dalam membentuk dan mengarahkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Namun hal tersebut dilakukan tanpa melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini untuk menghindarkan negara berubah menjadi rezim otoritarian dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat sekaligus menjamin kebebasan rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial politik.
Dibandingkan varian progresif esoteris lainnya, peran negara dalam perspektif sistem nilai progresif esoteris moderat ini jauh lebih terbatas. Dalam sistem nilai ini, negara mengakomodasi mode ekonomi kapitalistik sambil tetap menjalankan peranannya dalam upaya pemerataan kesejahteraan melalui redistribusi pendapat dan jaminan sosial dasar.
Sistem nilai ini memiliki kecenderungan pada ideologi sosial demokrasi, yakni varian sosialisme yang sudah mengakomodasi mode ekonomi kapitalistik dengan tetap menekankan pada ide-ide keadilan sosial dari sosialisme. Ideologi ini menyokong peran aktif negara dalam upaya pemerataan kesejahteraan melalui distribusi pendapat dan jaminan sosial dasar.
Sistem nilai ini memberikan penekanan yang kuat prinsip kebebasan individu untuk mengembangkan potensi dirinya yang seluas-luasnya. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berusaha mengejar apa yang diinginkannya dan oleh karena itu berhak untuk menikmati hasil yang diperolehnya.
Dengan demikian, segala bentuk intervensi yang berasal dari luar diri individu tidak dapat ditolerir. Bahwa setiap individu memilliki kemampuan yang beragam dalam memanfaatkan hak-hak kemanusiaannya merupakan sesuatu yang natural dan tidak boleh dipertentangkan dengan semangat kebebasan dan persamaan itu sendiri.
Sistem nilai ini memahami negara sebagai entitas organis yang muncul dari keinginan dan aspirasi bersama warganya. Oleh karena itu, keberadaan negara semata-mata adalah merealisasikan tujuan etisnya yakni menjamin agar tidak ada pelanggaran terhadap kemerdekaan dan kebebasan individu untuk mengembang dirinya. Namun demikian, negara sama sekali tidak boleh mencampuri terlalu jauh urusan rakyatnya. Untuk mencegah agar kekuasaan negara tidak melampaui batas kewenangannya maka diperlukan konstitusi yang menjamin hak-hak kewarganegaraan.
Sistem nilai ini mempunyai kedekatan dengan ideologi liberalisme yang memberikan penekanan pada prinsip kebebasan sebagai nilai kemanusiaan yang utama. Variannya bisa berupa gerakan aktivisme yang mengadvokasi kebebasan dan hak-hak sosial politik individu.
Progresif Etis ekstrim adalah bentuk ekstrim dari sistem nilai progresif etis. Karakteristik dasar dari sistem nilai ini adalah penghormatan pada otonomi individu dan hak asasi manusia. Prinsip etis dari sistem nilai ini menegaskankan bahwa setiap orang mempunyai hak sekaligus tanggung jawab untuk menentukan pilihan dan memberikan makna pada kehidupannya sendiri.
Oleh karena itu, individu yang berada dalam kuadran ini akan cenderung menolak dogma maupun otoritas yang absolut. Kepatuhan hanya ditujukan kepada institusi masyarakat yang menghormati dan memberikan perlindungan pada hak-hak individu. Hal ini yang menjadi landasan dukungan pada konsep demokrasi sebagai pemerintahan yang menyokong prinsip-prinsip kemanusiaan.
Sistem nilai ini menyokong sepenuhnya penggunaan prinsip-prinsip rasionalitan saintifik dan kritisisme sebagai alat untuk mengeksplorasi pengetahuan dalam kerangka pencarian jawaban atas berbagai problem manusia dan kemanusiaan. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa pengetahuan akan mengantarkan manusia mendekati kebenaran. Penekanan pada penalaran kritis dan akuisisi metodologi saintifik membuat sistem nilai hampir selalu berada pada posisi yang berseberangan dengan sistem nilai yang menekankan aspek-aspek religiusitas. Namun demikian, terlepas dari perbedaan tersebut, sistem nilai ini mengaskan komitmenya pada prinsip toleransi dan penghargaan pada pluralitas keyakinan beragama.
Sistem nilai ini memberikan perhatian yang besar pada kehidupan duniawi dengan komitmen untuk membuat kehidupan ini menjadi penuh makna melalui upaya pendalaman diri, sejarah, eksplorasi nilai dan pencapaian inteletualitas. Daya nalar sepenuhnya dimanfaatkan untuk menemukan prinsip-prinsip etika dan mengkonstruksi hukum yang mengatur perilaku manusia untuk menyokong kehidupan yang berkemanusiaan. Pendirian bahwa nalar dan keterbukaan terhadap pertukaran ide, keinginan baik maka kemajuan dapat dicapai dalam upaya menuju dunia yang lebih baik, saat ini maupun generasi selanjutnya.
Sistem nilai ini mempunyai kedekatan dengan ideologi humanisme yang memberikan perhatian besar soal-soal kemanusiaan, kebebasan, rasionalitas, etika dan keadilan. Penekanan pada prinsip kebebasan dan hak-hak kemanusiaan melahirkan varian aktivisme yang fokus pada isu-isu lingkungan, pendidikan dan hak asasi. Sementara penekanan pada hak individual memunculkan varian ultra liberalisme yang menolak intervensi pemerintah dalam kehidupan sosial ekonomi rakyatnya. Fungsi negara dibatasi pada soal pertahanan dan jaminan hukum saja.
Sistem nilai ini merupakan bentuk yang moderat dari sistem nilai progresif etis. Dalam perspektif sistem nilai ini, negara mempunyai peranan yang lebih luas untuk mendorong terwujudnya keadilan sosial di masyarakat. Tugas etis negara bukan hanya menjamin agar setiap orang dapat mengeksploitasi kebebasannya seluas-luasnya tanpa saling merugikan satu sama lain.
Tapi lebih dari itu negara juga harus menyiapkan kondisi dimana agar setiap orang berada dalam kondisi yang minimum untuk dapat mengembangkan dirinya. Dengan kata lain, sistem nilai ini memberikan legitimasi moral bagi adanya intervensi negara untuk tujuan meningkatkan kualitas hidup rakyat melalui program-program sosial.
Sistem nilai ini juga menolak adanya campur tangan otoritas religius dalam wilayah publik. Agama dan negara merupakan dua domain yang berbeda dan tidak dapat dicampur adukan. Namun demikian, prinsip tolerasi dan penghargaan pada perbedaan keyakinan beragama tetap harus diutamakan.
Sistem nilai ini mempunyai kecederungan kepada ideologi liberalisme sosial yang percaya bahwa prinsip kebebasan individual dapat disandingkan dengan konsep keadilan sosial. Dalam hal ini, peranan negara dalam urusan kesejahteraan rakyat dan pemerataan diperbesar melalui kebijakan seperti pajak progresif dan program sosial seperti asuransi kesehatan.